MENYANGKUT TANAH ADAT DAN HAK ULAYAT PADA UMUMNYA PAPUA PADA KHUSUSNYA ‚ÄúTANAH AMUNGSA KABUPATEN MIMIKA

Oleh konny Amisim Mahasiswa Manado Sulawesi
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat ,masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih
ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Atas dasar Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak ulayat di dalam keberadaanya diakui oleh negara akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga peraturan daerah mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat juga harus ada harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.
Persoalan yang muncul, peraturan yang khusus mengenai hak ulayat belum ada tetapi hanya peraturan pelaksanaan dalam penanganan masalah-masalah tanah adat, sedang kebutuhan peraturan itu sangat dibutuhkan. Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1999 dalam Pasal 2 disebutkan untuk menangani sengketa pertanahan yang disampaikan kepada Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional dibentuk unit kerja prosedural yang keanggotaannya berasal dari unit kerja struktural di lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Tugas Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan Nasional antara lain menerima, mencatat semua sengketa pertanahan, meneliti masalah yang disengketakan, mengusulkan pembentukan tim kerja pengolahan sengketa pertanahan, secara periodik membuat laporan mengenai penyelesaian sengketa yang diterima. Pelaksanaan penanganan sengketa pertanahan dipertegas dalam Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat. PMA No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan pelaksanaan Hak Ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan:
Hak Ulayat hukum adat dianggap masih ada apabila:
a. Terdapat sekumpulan orang yang masih merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya.
b. Terdapat Tanah Ulayat terutama yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut.
c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai penguasaan dan penggunaan Tanah Hak Ulayat yang berlaku dan dihuni oleh para warga persekutuan hukum adat. Pemerintah Daerah Papua bersama BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Papua dan Lembaga-lembaga adat membuat Rancangan Peraturan Daerah Khusus (RAPERDASUS) Hak Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua.Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional sudah merupakan kebutuhan, apalagi MajelisPermusyawaratan Rakyat melalui Tap MPR No. IX/ MPR/ 2001 tentang Pembaruan Agraria Pengelolaan Sumber Daya Alam sudah memberi mandat kepada pemerintah untuk mengupayakan produk hukum pertanahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjamin adanya persamaan hak memperoleh hak atas tanah. Masyarakat juga membutuhkan prosedur pendaftaran hak yang sederhana sesuai dengan asas sederhana dari pendaftaran tanah bahwa agar ketentuan pokok maupun prosedur pendaftaran tanah mudah difahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, terutama para pemegang hak atas tanah Dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan tujuan pendaftaran adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah. Dalam peraturan tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya diatur tentang proses peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, yang berakhir dengan terbitnya sertipikat. Oleh karena itu kekuatan sertipikat akan tergantung dari keabsahan perbuatan hukumnya. Perbuatan hukum yang melandasi peralihan hak cacat maka akan berakibat cacat pula kekuatan hukum sertipikatnya. Jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat sering dilakukan dengan tidak sesuai hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah sengketa perkara tanah di Kota timika maupun Jayapura disebabkan tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan, karena begitu kuatnya pengaruh pemerintahan orde baru dalam pengalihan hak atas tanah adat melalui penindasan, intimidasi dan lembaga peradilan.
Berdasarkan analisis saya mengenai Jual Beli tanah Hak Ulayat Dengan Pelepasan Adat Sebagai Syarat Pendaftaran Tanah Pada Suku Amungme dan Kamoro di timika ,Maka saya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Pelaksanaan jual beli menurut hukum adat Timika dilaksankan dengan musyawarah adat yang disaksikan oleh para tokoh adat, para kerabat dan persekutuan hukum adat. Keputusan musyawarah dalam pembuatan surat keterangan pelepasan adat sebagai alas hak permohonan sertipikat diketahui oleh lurah dan kepala distrik/camat.
2. Penyimpangan pelaksanaan jual beli tanah hak ulayat di kota timika pada masa pemerintahan Orde Baru banyak terjadi dengan berbagai penindasan, intimidasi dan pengaruh pemerintah sangat kuat pada lembaga yudikatif. Masyarakat adat khususnya Timika sangat dirugikan karena pelaksanaan jual beli tanah hak ulayat tidak melalui pelepasan adat dan ketentuan hukum adat serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Proses pendaftaran tanah hak ulayat didasarkan pada pelepasan hak ulayat sebagai alas hak, tetapi dengan pelaksanaan jual beli yang tidak sesuai prosedur ketentuan hukum adat dan peraturan yang berlaku oleh masyarakat itu sendiri makanya menimbulkan sengketa, perkara dan konflik horizontal antara masyarakat hukum adat dengan Pihak lain yang datang mencari makan di negeri amungsa dan Pemerintah kabupaten maupun Pertanahan kota provinsi papua yang menerbitkan sertipikat.
4. Akibat hukum penyimpangan yang terjadi terhadap jual beli tanah hak ulayat dan pendaftarannya pada masa rezim Orde Baru berakibat hukum sebagai berikut :
a. Sertipikat sebagai alat bukti yang kuat digugat dan dibuktikan sebaliknya oleh masyarakat hukum adat di pengadilan sampai pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan putusan hukum tetap untuk pembatalan sertipikat.
b. Pembatalan sertipikat atas dasar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan putusan hukum tetap tersebut, dilakukan dengan tindakan eksekusi oleh pihak yang berwajib.
5. Penyelesaian hukum sengketa perkara tanah hak ulayat yang sudah terbit sertipikatnya diselesaikan dengan dua cara yaitu :
a. Sengketa tanah diselesaikan dengan musyawarah adat pada parapara adat/ peradilan adat untuk bermusyawarah dengan pihak yang menguasai tanah hak ulayat dengan pembayaran ganti rugi.
b. Perkara tanah diselesaikan melalui peradilan karena tidak adanya mufakat dalam para-para adat/peradilan adat. Perkara disidangkan pada tingkat pengadilan tata usaha Negara, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilanjutkan tindakan eksekusi oleh yang berwajib.
Saran dari saya
1. Pelaksanaan proses jual beli hak ulayat diharapkan pihak pembeli harus benar-benar mengetahui letak tanah ulayat, milik masyarakat adat, suku yang berhak atas tanah ulayat, yang akan dimintakan surat pernyataan pelepasan adat. Hal ini penting sebelum terjadi kesepakatan/perjanjian jual beli.
2. Bagi para pihak yang kepemilikan tanah hak yang telah bersertipikat tetapi tidak mempunyai surat pernyataan pelepasan adat harus kembali mengurus dengan bermusyawarah dalam para-para adat/peradilan adat.
3. Pemerintah Daerah melalui Kantor Badan Pertanahan Kota/Kabupaten bekerjasama dengan masyarakat adat membuat peta kepemilikan Tanah Hak ulayat agar tidak ada tumpang tindih kepemilikan, untuk mempermudah pelaksanaan Jual beli tanah ulayat dan proses pendaftaran pada kantor Pertanahan pada umumnya papua pada khususnya kabupaten mimika.
SYALOMMMM
amisimkonny